Banda Aceh –VOA.net_ Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE., didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom, Selasa (8/9/2025). Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dengan fokus pembahasan inflasi, pengendalian kemiskinan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca sejumlah aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito meminta kepala daerah memperkuat komunikasi dan koordinasi bersama Forkopimda guna menjaga stabilitas wilayah. Ia menekankan pentingnya pendekatan kepada masyarakat melalui tokoh berpengaruh, doa bersama lintas agama, serta program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.
“Jangan membuat acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pemborosan. Hindari flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Kepala daerah harus tampil sederhana, low profile, dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik,” tegas Tito.
Selain itu, Mendagri menginstruksikan penundaan seluruh agenda luar negeri pejabat daerah, memastikan kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing, serta mempercepat perbaikan fasilitas publik yang rusak. Ia juga mendorong pengaktifan kembali siskamling di tingkat RT/RW untuk memperkuat keamanan lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti pentingnya strategi terpadu menekan angka kemiskinan. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional hingga 5 persen pada 2029, dengan rata-rata penurunan 0,86 persen per tahun.
“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi bisa dicapai dengan kolaborasi. Tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp503,2 triliun untuk perlindungan sosial, mulai dari jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan tenaga kerja, hingga penciptaan peluang usaha,” ujar Muhaimin.
Muhaimin juga menekankan pentingnya memperluas akses dokumen kependudukan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM. Ia mendorong pemerintah daerah aktif melakukan konsolidasi program dan intervensi anggaran agar penanggulangan kemiskinan berjalan efektif hingga ke tingkat desa. []
Tinggalkan Komentar
Kirim Komentar